"Gerakan liberalisme dan ekstremisme di Indonesia perlu disikapi, oleh karena itu kami akan membahasnya dalam muktamar mendatang," katanya di Kediri, Jawa Timur, Ahad kemarin.
Hasyim yang ditemui dalam kegiatan silaturahmi dan halalbihalal para Masyaikh, PWNU dan PCNU se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tersebut mengatakan, berbagai gerakan liberal tersebut perlu diwaspadai. "Dikhawatirkan, ke depan dapat mengganggu kestabilan negara," katanya.
Menyikapi masalah tersebut, saat ini pihaknya sedang merumuskan konsep tentang antisipasi gerakan liberalisme serta ekstremisme, dan saat itu masih dibahas oleh PWNU Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagai bahan dalam Muktamar ke-32 pada Januari 2010 di Makassar.
Sementara itu, Ketua PWNU PWNU Jatim Kiai Mutawakil Alallah yang juga datang ke lokasi mengatakan, berbagai gerakan liberal dan ekstrem tersebut perlu diwaspadai, sehingga, diperlukan upaya untuk proteksi, terutama segi akidahnya.
"Saat ini, diperlukan upaya proteksi dan perumusan kaderisasi yang tepat dengan melakukan doktrinasi, bukan hanya orientasi saja," katanya menegaskan.
Ia mengatakan, dampak yang disebabkan karena pemahaman yang cenderung liberal tersebut, sangat hebat, di antaranya dapat merusak moral maupun akidah umat. Bahkan, dampak yang perlu dihindari aliran tersebut dapat merusak konstitusi.
"Jika itu dibiarkan, dampaknya juga dapat merusak tatanan konstitusi yang dapat mengancam NKRI," katanya.
Selain melakukan upaya doktrinasi, pihaknya juga akan intensif melakukan pencerahan, di antaranya dengan pembuatan buku, sosialisasi ke media, terjun langsung untuk memberi pencerahan ke cabang-cabang, serta agenda lainnya.
Melanggar Khittah NU
Sebelum ini, KH Hasyim Muzadi juga mengatakan, visi dan pola perjuangan NU menggunakan garis moderat, tidak ekstrim. Karena itu, ekstremisasi agama dan liberalisasi pemikiran juga bertentangan Khittah NU, bahkan keluar dari prinsip-prinsip ajaran NU.
”Jadi, melanggar Khittah itu nggak hanya rangkap jabatan di partai politik atau soal politik. Yang liberal dan ekstrim kanan juga bertentangan dengan khittah,” kata Hasyim di Jakarta, Agustus lalu.
Menurut dia, khittah NU terdiri dari tiga bagian penting, yakni, pertama, bagian yang mengatur jati diri NU. ”NU menganut ajaran Islam Ahslusunnah wal Jamaah. Fikihnya menganut salah satu dari Imam empat. Dalam bidang tasawuf mengikuti Junaid Al Baghdadi dan Imam Ghazali. Dalam bidang Akidah mengikuti Al Asy’ari dan Al Maturidi,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, ekstremisasi agama dan liberalisasi pemikiran sama-sama melanggar Khittah, karena bertentangan dengan visi NU dan pola perjuangan NU. Bahkan, jika tidak sesuai dengan dengan jati diri NU, bisa keluar dari prinsip-prinsip ajaran NU. (hdytlh/arrahmah.com)
Monday, March 22, 2010
Paham Liberalis Akan Jadi Pembahasan dalam Muktamar NU ke-32
Presiden: Buka Kasus Century!
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keinginannya untuk juga mengetahui aliran dana talangan Bank Century yang saat ini menjadi isu panas dalam perdebatan publik.
Dalam acara silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Jakarta, Minggu (22/11) malam, Presiden Yudhoyono kembali membantah rumor yang saat ini berkembang bahwa tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2009.
"Saya juga ingin tahu aliran dana talangan ke mana saja, buka semua apa adanya. Sekali lagi untuk mengetahui ’proper’ atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua," tuturnya.
Presiden mengakui ia telah mendengar rumor tentang tudingan tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
"Saya harus katakan malam ini, tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya, dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya," tuturnya.
Untuk membuktikan bantahannya, Presiden mempersilakan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Century untuk membuka semua catatan rekeningnya.
"Saya tidak ingin ada halangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak ’proper’ di dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Presiden mengatakan kasus Bank Century harus dibuka seluruhnya dan dibedah agar seluruh rakyat juga mengerti semua duduk persoalan secara jelas.
"Adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana. Ini bagian dari sejarah kita, pembelajaran yang penting. Mari kita masuk dalam wilayah riil, dan bukan sama-sama yang sarat sesuatu yang belum tentu mengandung kebenaran, apalagi nyata-nyata tidak ada apa yang digosipkan," jelasnya.
Senada dengan penjelasan terdahulu, Presiden Yudhoyono mengajak publik untuk memandang kasus Bank Century dari situasi krisis keuangan global yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank tersebut.
Presiden juga mengajak agar semua pihak menunggu laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana talangan Bank Century yang menurut rencana akan diserahkan ke DPR pada Senin 23 November 2009.
"Akan kita lihat sama-sama seperti apa. Bagi saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggungjawab harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan. Supaya jelas," ujarnya.
Presiden juga mempersilakan DPR untuk menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang benderang.
"Saya pun bisa memberikan dukungan penuh kalau itu adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana," demikian Presiden.
Presiden: Buka Kasus Century!
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keinginannya untuk juga mengetahui aliran dana talangan Bank Century yang saat ini menjadi isu panas dalam perdebatan publik.
Dalam acara silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Jakarta, Minggu (22/11) malam, Presiden Yudhoyono kembali membantah rumor yang saat ini berkembang bahwa tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2009.
"Saya juga ingin tahu aliran dana talangan ke mana saja, buka semua apa adanya. Sekali lagi untuk mengetahui ’proper’ atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua," tuturnya.
Presiden mengakui ia telah mendengar rumor tentang tudingan tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
"Saya harus katakan malam ini, tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya, dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya," tuturnya.
Untuk membuktikan bantahannya, Presiden mempersilakan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Century untuk membuka semua catatan rekeningnya.
"Saya tidak ingin ada halangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak ’proper’ di dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Presiden mengatakan kasus Bank Century harus dibuka seluruhnya dan dibedah agar seluruh rakyat juga mengerti semua duduk persoalan secara jelas.
"Adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana. Ini bagian dari sejarah kita, pembelajaran yang penting. Mari kita masuk dalam wilayah riil, dan bukan sama-sama yang sarat sesuatu yang belum tentu mengandung kebenaran, apalagi nyata-nyata tidak ada apa yang digosipkan," jelasnya.
Senada dengan penjelasan terdahulu, Presiden Yudhoyono mengajak publik untuk memandang kasus Bank Century dari situasi krisis keuangan global yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank tersebut.
Presiden juga mengajak agar semua pihak menunggu laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana talangan Bank Century yang menurut rencana akan diserahkan ke DPR pada Senin 23 November 2009.
"Akan kita lihat sama-sama seperti apa. Bagi saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggungjawab harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan. Supaya jelas," ujarnya.
Presiden juga mempersilakan DPR untuk menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang benderang.
"Saya pun bisa memberikan dukungan penuh kalau itu adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana," demikian Presiden.
Maju di Pilbup Gresik, Moh Qosim Resmi Diberhentikan
Pemberhentian Mohammad Qosim dari jabatan Asisten III Setda Gresik sudah turun. Surat bernomer 887/02/437.73/Kep/2010 tertanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani Bupati Gresik, Robbah Ma’sum itu, diterima yang bersangkutan hari ini.
Kabag humas pemkab Gresik, Hari Syawaluddin membenarkan hal itu. “Turunnya surat tersebut berdasarkan permohonan tertanggl 22 Desember 2009 lalu, karena yang bersangkutan akan mencalonkan sebagai bacawabup,” jelasnya, Rabu (6/1/2010).
Berdasarkan UU RI no 32 tahun 2004, setiap PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus mengundurkan diri dari jabatanya. Juga diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Nasional No 10 tahun 2005.
Sementara saat dikonfirmasi, Moh Qosim pun juga membenarkan. “Memang sudah turun, itu berdasarkan permohonan kami. Alhamdulillah permohonan saya dikabulkan oleh Bapak Bupati,” tukasnya.
Bagaimana dengan pejabat yang lain???
sumber : http://tinyurl.com/ya6db7a
Ical Gerojok Rp 10 M, Targetkan Menang Pilbup Gresik
kritikus- DPD Partai Golkar Gresik terus mematangkan strategi untuk mendukung majunya Sambari Halim Radianto dalam pemilihan bupati (Pilbup) 2010 mendatang.
Di antaranya, pengurus sudah menjaring lima orang yang dinilai layak mendampingi ketua DPD Golkar Gresik tersebut.
Yakni, Muhammad Qosim (asisten III Setkab Gresik), Ali Muchid (mantan sekretaris DPC PKB Gresik), Wahyudin Husein (mantan Ketua DPC PKB Surabaya), KH As’ad Toha (ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Gresik) dan Ny Sakinah Ma’sum (mantan anggota FKB DPRD Jawa Timur).
“Nama-nama itu usulan dari pimpinan kecamatan (PK), bahkan mereka sudah dipanggil dan ditanya tentang kesediaannya mendampingi Pak Sambari,” ujar seorang pengurus DPD Golkar, Selasa (20/10).
Sekretaris DPD Golkar Ahmad Nurhamim saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan resmi terkait nama-nama tersebut. Namun ia mengungkapkan, bila dalam waktu dekat, pihaknya diminta oleh DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie untuk memperesentasikan lima orang calon yang layak mendampingi Sambari. “Kami belum bisa sebutkan, karena sekarang masih kami bahas,” ujar wakil ketua DPRD Gresik itu.
Selanjutnya, kata Nurhamim, DPP PG akan menurunkan tim untuk survei elektabilitas kelima orang calon pendamping Sambari Halim Radianto. Survei yang rencananya dilaksanakan LSI itu, bakal dilakukan November-Desember 2009. “Siapa di antara lima yang nilainya paling tinggi, dialah yang dianggap layak mendampingi calon bupati dari Golkar,” tegasnya.
Selain itu, Nurhamim juga menyebutkan bila DPP PG bukan hanya membantu secara organisasi. Tetapi Ical -panggilan ketua umum DPP PG- juga siap mengucurkan dana untuk pilbup antara Rp 7 miliar sampai Rp 10 miliar. “Itu komitmen yang disebutkan ketua terpilih saat munas lalu. Dan Gresik adalah salah satu prioritas daerah yang kepala daerahnya target dari Partai Golkar,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wahyudin Husien mengaku belum pernah bertemu dengan tim Sambari Halim Radianto. Hanya, Wahyudien Husien tidak mengelak, bila dirinya adalah kartu truf. Sebab, selain kader NU, dirinya juga seorang pengusaha dan warga asli Gresik. “Semuanya masih mungkin, karena saya adalah kartu truf pilbup,” akunya.
Sedangkan Ali Muchid, mengaku tidak risau dengan kendaraan poltik. Sebab, dirinya bersama Sekretariat Pondok Gus Dur siap maju melalui jalur independen. Baginya tidak sulit mengumpulkan 40.000 tandatangan dari warga di 18 kecamatan. “Kalau tidak ada parpol, kami juga siap memakai jalur independen,” tukasnya. san
Senin Besok, 300 Warga Ujung Pangkah Gelar Demo
Gresik - Ancaman demo yang akan dilakukan oleh 4 desa di Kecamatan Ujung Pangkah dengan mengatasnamakan A4PD (Aliansi 4 Pemerintahan Desa), tak hanya gertak sambal saja.
Rencananya, mereka akan membuktikannya pada Senin (4/5/2009) besok dengan diikuti sekitar 300 warga lebih.
"Memang benar, kami tidak hanya ngomong dan bersurat saja, namun akan melakukan aksi ke kantor DPRD Gresik. Sekitar 300 warga di 4 desa, dengan menumpang 6 truk dan puluhan sepad motor," kata Saifullah Mahdi, koordinator warga yang juga Kepala Desa Pangkah Wetan kepada beritajatim.com, Minggu (3/5/2009).
Dalam demo tersebut, warga akan menuntut Community Developmnet (CD) yang tak kunjung juga turun seperti yang dijanjikan pihak Hess Ltd.
"Tak hanya itu saja, kami juga minta agar orang Hess yang mengurusi tentang CD mohon segera diganti karena kurang memperhatikan aspirasi masyarakat Ujung pangkah serta yang mengelolanya adalah desa," pintanya.
Menanggapi hal ini, Humas PT Hess Indonesia Pangkah, Tino Ardianto mengatakan, "silahkan itu adalah hak setiap warga negara, kami tetap menghormati." [ard/kun]
Ketika Susno Duaji Diuji
Menurut Neta, Kabareskrim harusnya diisi oleh jenderal yang kaya pengalaman reserse sebab tantangan tugasnya sangat berat. Sebaliknya, Bambang Hendarso justru yakin, Susno dapat menjadi Kabareskrim untuk menggantikan dirinya yang baru saja dilantik sebagai Kapolri. “Orangnya konsisten, keras, tegas. dan tidak kompromi (dengan pelaku kejahatan),” kata Bambang Hendarso.
Sebelum menjadi Kapolda Jabar, publik juga tidak banyak mengenal Susno. Masyarakat termasuk para wartawan di Jakarta mulai kenal Susno ketika dia menyatakan perang melawan preman saat sebagai Kapolda Jawa Barat. Neta Pane menyebut, satu-satunya gebrakan alumni Akabri bagian Kepolisian tahun 1977 ini hanyalah perang melawan preman kendati hasilnya masih diragukan.
Pada 30 Januari 2008, Susno Duadji di depan seluruh perwira di jajaran se Polda Jawa Barat menyatakan perang melawan pungli yang ada dalam pelayanan lalu lintas. “Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,” tutur bapak dua anak yang lahir 1 Juli 1954 di di Pagaralam, Sumatera Selatan ini.
Susno lewat pernyataan itu agaknya ingin menegaskan bahwa pungli harus dihapus dan sebagai langkah awal, dia tidak mau terima seorang uang dari bawahannya. Di bawah Susno, Polda Jawa Barat banyak menangkap para preman termasuk yang menguasai jalur pantura. Lepas Kapolda dan menjadi Kabareskrim, Susno juga langsung menggelar operasi preman hingga menyebabkan ribuan preman masuk penjara. Salah satu laman internet menyebutkan, bahwa dia memberantas pungli tidak lepas dari masa kecilnya yang dililit kepahitan.
Anak ke 2 dari delapan bersaudara ini terbayang akan kesulitan kedua orang tuanya yakni Duadji dan Siti Aman saat membesarkan anak-anak. Penghasilan ayahnya sebagai sopir tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan tujuh saudaranya. Ia memilih masuk Akabri bagian Kepolisian usai lulus SMA karena gratis. Hingga kini, tidak banyak yang tahu perjalanan karir Susno usai lulus Akabri bagian Kepolisian.
Neta Pane menyebutkan, Susno banyak bertugas di jajaran lalu lintas dibandingkan dengan jajaran reserse. Setelah belasan tahun di korps lalu lintas, Susno menjabat sebagai Wakapolresta Yogyakarta, Kapolres Maluku Utara, Kapolres Ambon, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang. Jabatan Kombes diperoleh ketika dia menjabat sebagai Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri.
Di posisi yang baru, dia sempat terlibat dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai perwakilan unsur kepolisian. Susno lalu bertugas di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam waktu yang cukup lama hingga pangkatnya terus naik menjadi Irjen Pol dengan jabatan Wakil Ketua PPATK.
Tidak lama menjadi orang nomor dua dia PPATK, Kapolri menunjuknya sebagai Kapolda Jawa Barat. Di sela-sela menjalankan tugas rutin, Susno mampu menyelesaikan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk S1 Ilmu Kepolisian, S2 Ilmu Hukum, S2 Ilmu Manajemen. Ia juga lulus pendidikan kursus-kursus kepemimpinan mulai dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) hingga Sekolah Staf Perwira Tinggo (Sespati) Polri.
Susno mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri antara lain Senior Investigator of Crime Course (1988) dan Hostage Negotiation Course, di Lousiana University, AS (2000), Comparative Study of Crime Justice System, Kuala Lumpur Malaysia (2001), Comparative Study of Police System, Seoul, Korsel (2003), dan Training Anti Money Laundering Counterpart, Washington AS.
Bank Century
Baru sebulan menjabat sebagai Kabareskrim, bapak satu cucu ini langsung berhadapan dengan kasus skandal Bank Century, 28 November 2008. Pengalaman di PPATK dan mengikuti berbagai pelatihan kejahatan kerah putih mampu membuat Susno bekerja cepat hingga dapat menangkap sebagian besar tersangka termasuk salah satu pemegang saham, Robert Tantular. Sayang dua kawan Tantular yakni Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizki kabur.
Kendati kasus itu sudah bergulir 10 bulan, namun proses penyidikan belum selesai karena banyak tindak pidana terjadi di bank itu dan tidak hanya soal pidana perbankan saja. Di dalam bank yang kini diambil alih pemerintah itu, terjadi penggelapan uang, penggelapan saham, penipuan, kredit fiktif, LC fiktif, pencucian uang dan investasi ilegal.
Polri juga mampu menyita dan membekukan aset milik para tersangka yang diduga hasil kejahatan di Bank Century. Di dalam negeri saja, Polri dapat menyita asset sekitar Rp500 miliar. Sedangkan di luar negeri, Polri bekerja sama dengan pihak lain membekukan aset milik Robert Tantular senilai 19.25 juta dolar AS atau Rp192,5 miliar.
Polri juga menyita aset Hesham dan Rafat di luar negeri senilai USD 1,164 miliar atau Rp11,64 triliun. “Keberhasilan menyita aset dalam skandal Bank Century ini adalah prestasi terbesar Polri selama ini. Belum pernah ada yang disita sebanyak ini oleh Polri dalam satu kasus,” katanya.
Sayangnya, nama Susno sempat tercoreng ketika ia mengirimkan surat kepada Bank Century yang dianggap ikut membantu pencairan dana salah satu nasabah besar bernama Budi Sampurno. Tindakan Susno ini dianggap menyalahi tugas sebagai polisi yang seharusnya cukup hanya menangani kasus pidana saja.
Akibatnya, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melaporkan Susno ke Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Propam) atas tuduhan pelanggaran etika. Susno pun membantah telah ikut berperan dalam pencairan dana nasabah. “Saya hanya menyatakan bahwa rekening itu sudah tidak ada masalah. Saya tidak minta agar Bank Century mencairkan dana nasabah,” katanya sambil menunjukkan surat yang dimaksud.
KPK
Kalau dalam kasus Bank Century, Susno hanya dipersoalkan sejumlah kalangan, namun saat menangani dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK, Susno mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pihak lain. Langkap Polri yang menetapkan dua pimpinan KPK yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto mendapatkan kecaman.
Kesan mengada-ada muncul sebab baru pertama kali dalam sejarah republik ini berdiri, ada seseorang pimpinan lembaga negara yang juga seorang penyidik dipidanakan saat membuat dan mencabut surat cekal.
Padahal keduanya mencekal pihak-pihak yang diduga terlibat kasus korupsi yakni Djoko Tjandra dan Anggoro Widjojo. Polri pun dinilai hendak memberangus dan mengerdilkan KPK, namun Susno membantahnya. “KPK harus tetap eksis dan tidak boleh ada upaya untuk menghilangkannya. Lembaga itu harus tetap ada. Saya tidak rela (KPK tidak ada) dan (lembaga itu) tetap bersih dan berwibawa. Saya berada di garis depan untuk mendukung KPK,” katanya.
Merasa telah menjadi korban permainan penyidik Polri, KPK melaporkan Susno ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), 18 September 2009. “Bareskrim di bawah kepimpinan Susno juga terkesan mencari-cari kesalahan pimpinan KPK,” kata Juru Bicara Tim Pembela KPK, Bambang Widjojanto.
Ia menyatakan, kepolisian sudah menetapkan status pimpinan KPK tanpa bukti kuat dengan maksud tertentu yakni agar pimpinan KPK dapat segera dinonaktif. Dalam aturan yang ada, pimpinan KPK harus nonaktif jika menjadi tersangka tindak pidana. Hal itu bisa dilihat dari kasus yang tuduhkan kepada pimpinan KPK selalu berganti-ganti yakni dari laporan suap ke arah penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat cekal.
Perubahan itu disebabkan kasus yang disangkakan kepada pimpinan KPK tidak terbukti. Apakah sikap tegas Susno – sebagaimana yang dikatakan Kapolri kala itu – juga diterapkan saat menangani kasus pimpinan KPK dan Bank Century.(*an/z)
Pertama, Muktamar NU Dihadiri 30 Mufti/Ulama dari Berbagai Negara
“Para mufti juga akan berdialog dengan tema Peran Ulam dalam Memajukan Dunia Islam, hari ini, Senin (22/3). Selain itu mereka juga akan menyaksikan pembukaan Muktamar pada hari Selasa (23/3), kata Ketua PBNU/Wakil Sekjen ICIS Masykuri Abdillah dalam siaran persnya.
Menurut Masykuri, para mufti juga akan berdialog dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono sekitar pukul 12.00 WITA atau satu jam sebelum pembukaan Muktamar, Selasa (23/3).
"Kegiatan tersebut dilatarbelakang antara lain, sebagai organisasi massa Islam terbesar di dunia, sewajarnya NU mengajak para mufti/ulama dari berbagai negara untuk meningkatkan komunikasi, silaturrahmi diantara mereka," terang Masykuri.
Lebih lanjut Masykuri menjelaskan, dialog ini sangat bermanfaat untuk menunjukan perkembangan Islam di Indonesia, yang pada dasawarsa lalu masih belum banyak dikenal secara utuh oleh ulama-ulama Islam di Indonesia. Sehingga kadang-kadang muncul persepsi yang kurang baik tentang orisionalitas Islam di Indonesia.
“Memang acara internasional ini sudah dilakukan oleh NU sejak tujuh tahun terakhir ini. Terutama International Conference of Islamic Scholars (ICIS) pertama tahun 2004, kedua tahun 2006 dan ketiga tahun 2008,” kata Masykuri.
Dikatakan, dalam dialog itu para mufti/ulama bersama-sama memahami dan mengatasi serta berbagi pengalaman (sharing) tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam di dunia. Kondisi dunia Islam saat ini masih belum cukup maju, atau dalam banyak hal masih tertinggal dari negara-negara lain yang sudah maju, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan politik (pemerintah). Warga negara di dunia Islam umumnya masih berpendikan rendah. Diantara mereka masih banyak yang dibelenggu oleh kemiskinan.
“Di sisi lain, pengembangan iptek pun secara umum masih jauh tertingagal dari negara-negara maju, yang notabene non-Muslim. Sementara pemerintahan dan penegakan hak-hak asasi manusia di negara-negara Muslim secara umum masih belum maksimal,” katanya.
Ditambahkan Masykuri, meski para ulama banyak berperan dalam meningkatkan peradaban Islam pada masa lalu (masa keemasan Islam), tetapi pada saat ini peran itu masih belum optimal. Karena itu, para ulam perlu mempunyai konsep baik secara strategis maupun operasional tentang peran mereka dalam meningkatkan peradaban Islam, terutama dengan pendekatn keagamaan. Optimalisasi peran ini sangat dimungkinkan, karena meskipun dunia ini semakin modern dan rasional, kebutuhan spiritualisme umat Islam masih tetap tinggi.
Diantara mufti/ulam yang sudah hadir antar lain dari Lebanon, Qatar, Oman, Syiria, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Sudan, Rusia, MEsir, Australia, Korea, Afghanistan, dan Marocco. (arm)
Registrasi Peserta Muktamar Dilakukan Lima Tahap
Peserta Muktamar NU ke-32 Senin (22/3/2010) pagi sekitar pukul 08.00 WITA ini mulai antri di lokasi pendaftaran peserta. Panitia Pendaftaran dan PAM Muktamar NU ke-32 tampak sibuk mempersiapkan lokasi pendaftaran. Termasuk pemasangan spanduk petunjuk pendaftaran peserta yang semula dipajang di dalam ruangan, akhirnya dipindahkan ke luar ruangan, sehingga calon peserta yang ingin melakukan pendaftaran dengan mudah membaca tahapan registrasi peserta.
“Pagi ini kami daftarkan peserta sebanyak lima orang,” kata Ketua Tanfizdiyah PCNU Tulang Bawang Propinsi Lambung Nahrowi kepada NU Online di sela-sela antrian pendaftaran, di ruang sekretariat panitia Muktamar ke-32, Asrama Haji Sudiang, Senin (22/3).
